Tulisan ini saya usahakan "nyambung" dengan tulisan yang ditulis oleh Harsono Ng -- http://community.kompas.com/read/artikel/2219 -- Pro-kontra itu biasa. Itu proses pendewasaan berpikir. Semua demi kebaikan bangsa ini ke depan. Thank you Zev....
Fatwa rokok haram bagi anak, wanita hamil dan merokok yang diputuskan oleh Komisi Fatwa MUI di Padangpanjang Sumatera Barat ternyata ditanggapi berbeda-beda. Aku sendiri menganggap bahwa fatwa MUI suatu kemajuan besar. Fatwa ini juga sebagai bentuk pengharaman secara bertahap. Salut dengan ide pengharaman secara bertahap, yang persis mirip ketika Islam pertama kali mengharamkan khamr pada zaman Nabi. Cuma karena fatwa ini santer diberitakan media, maka fatwa ini semakin menimbulkan pro-kontra.
Media tentu saja berkepentingan dengan akibat fatwa ini. Takut ceruk iklannya akan terganggu jika konsumsi rokok menurun. Akibatnya, pemberitaan fatwa rokok seakan-akan haram secara umum atau haram mutlak. Padahal kalau dicermati, haramnya rokok dalam fatwa tersebut adalah kondisional. Maksud kondisional adalah sebagi berikut:
* Jika anda perokok dari kelompok anak-anak maka berhentilah merokok karena ia haram untuk anda. Jika tidak bisa berhenti, maka anda melanggar fatwa itu tentu.
* Jika anda perempuan hamil, berhentilah merokok. Jika tidak bisa, maka merokok sajalah namun anda kan sudah tahu konsekuensinya. Pilihan untuk melanggar atau patuh sepenuhnya diserahkan pada masing-masing individu yang dimaksud. Toh anda sudah diberitahu.
Ketua Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia (GAPRI), Ismanoe Sumiran, malah berkomentar aneh. Ia mendukung fatwa ini. Alasannya fatwa itu hanya berlaku buat orang Islam. Kalau memang mendukung, kenapa industri rokok kelimpungan...? Bukti lain, Mohammad As'ad teriak-teriak kalau kalau fatwa ini akan mengakibatkan PHK. Ah..Ismanoe pasti bohong dalam hal ini. Logika industri rokok terkadang sering membalik-balikkan fakta. Fatwa haram sebenarnya kondisional. Saya lebih suka menyebut istilah ini dengan haram kondisional. Efeknya tentu tidak sedramatis yang dibayangkan media dan industri rokok.
Oleh karena itu, industri nggak usah takut. Pekerja dan buruh nggak khawatir PHK. Kata kuncinya adalah karena rokok itu mengandung zat adiktif. Perokok akan dibuat ketagihan. Difatwakan "haram jadah" sekalipun, tetap saja orang merokok. Yang bisa menghentikan kebiasaan rokok hanyalah diri si perokok itu sendiri. Jika ia sadar, tentu akan berhenti. Jika nggak, maka ia akan menjadi perokok selamanya. Itu pilihan.
Dengan demikian, fatwa dan aturan tentang rokok sebenarnya hanya sedikit sekali mempengaruhi orang untuk berhenti merokok. Demand akan tetap tinggi. Narkoba saja yang haram mutlak menurut agama, dan dihukum berat bagi yang menggunakannya. Apakah demand narkoba meredup...? No. Permintaan akan tetap ada dan akan selalu ada. Kata kuncinya ya itu tadi....adiktif.
Kalau begitu, lalu apa manfaat fatwa kondisional itu..?
Fatwa itu hanya bermanfaat bagi orang yang tidak merokok. Agar ia tidak jadi perokok. Agar kelompok rentan, wanita hamil dan anak tidak menyentuhnya. Agar perokok menjadi lebih sopan untu tidak merokok di tempat umum. Agar anggota MUI berniat menjadi teladan untuk tidak menjadi perokok. Kalau nanti ada anggota MUI yang perokok, terus bagaimana...? Ya terserah dia karena tetap memilih menjadi perokok. Toh dia sadar, atau minimal tahu dengan akibat-akibatnya.
Kalau begitu, fatwa ini cuma sekedar anjuran dong...? Jawabannya betul. Ia hanya sekedar anjuran. Tidak lebih dan tidak kurang. Anda mau ikuti silahkan. Anda akan tentang juga silahkan. Cuma yaitu tadi, resiko ditanggung sendiri.
[+/-] Baca selengkapnya coy...
[+/-] Baca ringkasan saja coy...
